Tapteng, MISTAR.ID

Pencanangan zona integritas di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapteng adalah langkah penting yang perlu didukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance.

“Langkah ini demi mewujudkan lembaga yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas,” ujar Sekda Tapanuli Tengah (Tapteng) Erwin Hotmansah Harahap saat menghadiri pembinaan statistik sektoral dan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BPS Tapteng di Aula Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli Pandan, Jumat (15/11/24).

Ia mengatakan Pemkab Tapteng sangat menyambut baik inisiatif ini, karena sejalan dengan salah satu misi Pemkab Tapteng untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance dengan transparan dan akuntabel.

Baca juga : BPS: Nilai EPSS Pemkab Tapteng 2024 Meningkat

“Pelaksanaan zona integritas ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi juga seluruh pegawai dan staf di lingkungan BPS,” katanya.

Apalagi di era digital ini, lanjut Erwin, transparansi dan akuntabilitas harus lebih mudah diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengelolaan data yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga akan membawa BPS menjadi lembaga yang lebih profesional dan kredibel.

Menurutnya, zona integritas merupakan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

“Pembangunan Zona Integritas yang berorientasi pada predikat WBK dan WBBM adalah wujud nyata dari reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah, termasuk di lingkungan BPS,” sebutnya.